“Bangsa Indonesia sejak dahulu terkenal sebagai bangsa yang ramah terhadap bangsa lain.
Setiap orang asing yang datang ke bumi Nusantara disambut dengan tangan terbuka.
Bahkan
terhadap orang atau bangsa asing yang datang dengan maksud jahat. Kita
baru
sadar dan berani melakukan perlawanan setelah kita terlanjur ditindas
oleh bangsa asing
tersebut, sehingga perlawanan itu membutuhkan pengorbanan yang besar
dan berdarahdarah” demikian pernyataan penyaji dalam seminar bulanan
yang diselenggarakan oleh
PSPK UGM pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012 di ruang sidang besar
kantor tersebut.
Seminar yang telah menjadi kegiatan rutin setiap bulan tersebut, pada
kesempatan itu
menampilkan seorang narasumber Prof. DR. Pratikno, M. Soc. Sc, guru
besar jurusan Ilmu
Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Gadjah Mada, yang
juga pejabat Dekan di Fakultas tersebut. Topik yang diangkat dalam
seminar yang
diselenggarakan pada sore hari tersebut adalah “Tantangan Politik dan
Nasionalisme
Indonesia 2012.

Keramahan bangsa Indonesia terhadap bangsa atau orang asing terus berlanjut hingga saat
ini, pada saat Bangsa Indonesia telah memasuki era kemerdekaan. Setiap pihak luar/asing
yang datang ke negeri ini disambut dengan baik meskipun kedatangannya membawa misi
terselubung, sebuah misi yang sangat merugikan kedaulatan bangsa Indonesia. Memang
pada saat ini ancaman bangsa/orang asing terhadap negeri ini bukan lagi dalam bentuk
agresi yang bertujuan untuk menguasai secara de fakto negeri yang terkenal subur makmur
ini, sehingga kita “bangsa Indonesia” sama sekali kehilangan kedaulatan sebagai sebuah
bangsa dan menjadi bangsa jajahan. Pengaruh bangsa asing tersebut datang dan merasuk
ke bumi nusantara secara halus tanpa kita sadari melalui berbagai bentuk kerjasama yang
mereka tawarkan. Namun demikian dampak yang ditimbulkan oleh “agresi” terselubung
tersebut sungguh luar biasa. Kita saat ini memang tidak kehilangan kedaulatan sebagai
bangsa yang merdeka, namun dalam praktek kehidupan sehari-hari kita bangsa Indonesia
sebenarnya telah kehilangan kedaulatan sersebut. Pengaruh bangsa asing yang pada saat ini
merasuk ke urat nadi kehidupan bangsa Indonesia, tanpa disadari telah menghilangkan
kedaulatan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang /aspek misalnya bidang energi,
pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi/moneter dll.
Kita harus berani secara jujur mengakui bahwa dalam bidang energi, saat ini bangsa
Indonesia telah kehilangan kedaulatan. Sungguh menyedihkan, kita sebagai bangsa yang
kaya dengan sumber energi, baik yang terbarukan maupun yang tak terbarukan seringkali
mengalami krisis energi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Walhi, Indonesia
merupakan negeri yang memiliki 60 ladang minyak (basins) dengan cadangan minyak
sekitar 77 milyar barel dan 332 trilyun kaki kubik (TFC) gas. Sebuah angka yang sangat
mengagumkan namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan
melalui media massa terjadinya kelangkaan pasokan BBM di berbagai pelosok tanah air.
Akar permasalahannya adalah kita telah kehilangan kedaulatan dalam pengelolaan sumber
daya energi yang kita miliki. Selama ini kita tidak mampu mengelola dan mengeksplorasi
sendiri ladang minyak yang kita miliki dan menyerahkan sebagian besar pengelolaan dan
eksplorasi ladang minyak tersebut pada perusahaan asing. Lemahnya posisi tawar bangsa
Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan asing tersebut telah menyebabkan kita tidak
dapat memetik keuntungan maksimal dari kegiatan eksplorasi tersebut. sebagian besar
keuntungan dinikmati oleh bangsa asing karena sebagian besar hasil eksplorasi di ekspor
kenegeri mereka. Akibatnya mereka memiliki cadangan energi yang berlimpah ruah,
sedangkan kita mengalami krisis energi.
Kedaulatan bangsa Indonesia di bidang pangan pada saat ini juga telah hilang. Kita yang
terkenal sebagai bangsa agraris, sebuah bangsa yang sebagian besar penduduknya memiliki
mata pencaharian sebagai petani, namun ternyata telah menjadi bangsa pengimpor bahan
pangan terbesar di dunia. Pada tahun 2011 bangsa Indonesia telah mengimpor beras
sebanyak 1,75 juta ton beras. Sebuah angka yang sangat fantastis sehingga mengantarkan
kita sebagai salah satu bangsa pengimpor pangan terbesar di dunia. Kondisi ketergantungan
bangsa Indonesia terhadap bahan pangan dari luar negeri tidak hanya terjadi dalam
komoditas beras tapi juga dalam komoditas lain seperti kedelai, jagung, kentang, singkong,
the, bawang putih, bawang merah, cabe, ikan, bahkan garam dapur. Sungguh menyedihkan
bangsa Indonesia yang memiliki negeri yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan
memiliki garis pantai terpanjang di dunia ternyata melakukan impor garam guna memenuhi
kebutuhan garam rakyatnya.
Kedaulatan bangsa Indonesia di bidang kesehatan juga telah hilang. Pada saat ini rakyat
Indonesia belum dapat menikmati pelayanan kesehatan yang murah. Hal itu bukan karena
cost atau biaya yang dikeluarkan oleh dokter dan unit pelayanan kesehatan guna melayani
pasien relatif tinggi, melainkan karena pasien harus menanggung biaya pengobatan yang
sebenarnya tidak perlu. Berbeda dengan dokter di negara maju yang hanya menganjurkan
pasien untuk mengkonsumsi obat antibiotik pada saat tertentu, di Indonesia setiap orang
yang sakit karena virus atau bakteri selalu diwajibkan untuk minum obat antibiotik,
meskipun sebenarnya obat tersebut tidak perlu. Ketika ditelusuri lebih dalam, anjuran
dokter pada pasien untuk minum obat atau antibiotik bukan sepenuhnya didasari oleh
faktor medis semata, tetapi juga didasari oleh faktor lain yaitu keuntungan finansial yang
akan diperoleh bila pasien mengkonsumsi obat. Harus diakui bahwa pada saat ini banyak
dokter yang melakukan “perselingkuhan” dengan pengusaha obat. Selain menjalankan
tugas profesi, mereka bekerja sama dengan perusahaan untuk memasarkan obat yang
diproduksi oleh perusahaan tersebut, dengan imbalan sejumlah fee. Akhirnya pasien yang
menjadi korban karena harus menanggung biaya yang sebenarnya tidak perlu.
Kedaulatan bangsa Indonesia dibidang pendidikan di era sekarang ini juga sangat lemah.
Hingga usia kemerdekaan Indonesia mencapai 66 tahun rakyat Indonesia juga belum dapat
menikmati pendidikan yang murah. Oleh karena itu wajar bila masih banyak rakyat
Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Arus kapitalisasi di dunia
pendidikan semakin menyingkirkan sebagian besar rakyat Indonesia dari kesempatan untuk
mengenyam pendidikan murah karena orientasi utama lembaga pendidikan yang memiliki
orientasi kapital bukan lagi menjalankan misi kemanusiaan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa namun semata-mata untuk mencari keuntungan. Ironisnya proses kapitalisasi ini
bukan hanya terjadi di sekolah / perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta,
namun juga telah melanda banyak sekolah / perguruan tinggi negeri.
Kedaulatan bangsa di sektor ekonomi/moneter juga telah luntur tergerus derasnya pengaruh
yang datang dari luar. Kita sering mendengar pejabat negara dengan bangga menyatakan
bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi. Namun kita tidak menyadari siapa
sebenarnya yang memetik keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tersebut, kita bangsa
Indonesia ataukah bangsa lain. Harus jujur pula kita akui bahwa sebenarnya yang memetik
keuntungan besar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah bangsa asing. Hal itu karena
sebagian besar pelaku ekonomi dalam negeri adalah orang asing. Privatisasi BUMN telah
menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi kepanjangan tangan dari pihak
asing untuk mengeruk keuntungan ekonomi di dalam negeri. Kondisi ini semakin
diperparah oleh kenyataan semakin banyaknya perusahaan domestik yang diakuisisi atau
dibeli oleh pemodal dari luar negeri. Bila dilihat dari luar perusahaan-perusahaan tersebut
masih dikelola oleh orang-orang Indonesia namun karena sahamnya telah dimiliki oleh
pihak asing maka otomatis keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dimiliki oleh pihak
asing tersebut. Orang-orang Indonesia yang bekerja diperusahaan tersebut hanya menjadi
pekerja yang mendapat upah, namun mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk
menikmati keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut.
Dari
semua bidang kehidupan yang telah mengalami “agresi” dari pihak asing,
bidang
politik merupakan bidang yang paling menyedihkan karena memiliki dampak
yang sangat
luas bagi kehidupan bangsa Indonesia. Selama ini bangsa Indonesia
memang memiliki
pemerintah/penguasa sebagai pemegang mandat kekuasaan negara yang
dipimpin oleh
putra-putra bangsa. Namun kita harus mengakui bahwa selama era
kemerdekaan, lebihlebih di era Orde Baru dan Orde Reformasi pemerintah
sebagai pemegang mandat
kekuasaan dari rakyat tidak dapat sepenuhnya menegakkan kedaulatan
politik yang
dimiliki. Setiap awal tahun pemerintah Indonesia memang merumuskan
kebijakan
pemerintahan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Namun
dengan jujur
harus kita akui bahwa selama ini pemerintah belum dapat sepenuhnya
merumuskan dan
melaksakan kebijakan pemrintahan yang dapat mensejahterakan rakyat.
Banyak kebijakan
yang diambil yang justru menyengsarakan rakyat. Banyak kasus yang dapat
disebut sebagai
contoh dari adanya kebijakan pemerintah yang justru menyengsarakan
rakyat, misalnya
kebijakan pembukaan lahan perkebunan di Mesuji Lampung dan kebijakan
ekplorasi SDA
di Papua.